langkah menjadi akuntan & auditor
Dewan Kehormatan Ikatan Akuntansi Publik Indonesia (IAPI) Sukrisno Agoes mengatakan, profesi akuntan publik tidak diminati kalangan muda dan fresh graduate (sarjana baru).
“Dari 430 kantor akuntan publik (KAP) dan 2 koperasi jasa audit (KJA) di Indonesia, sebagian besar personelnya didominasi kalangan orang tua,” katanya pada seminar yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Padjadjaran (Unpad) di Bandung, Senin (16/3). Hadir pada kesempatan itu, Ketua IAPI Dra Tia Adityasih CPA dan sejumlah dosen Akuntansi Unpad.
Kurangnya minat kalangan muda karena profesi akuntan publik sangat berisiko. Namun, penghasilannya masih minim.
Menurut dia, risiko yang dimaksud adalah akuntan harus mampu menjaga independensi karena mengaudit laporan keuangan BUMN.
Ketua IAPI Tia Adityasih mengatakan, sampai sekarang, akuntan publik masih diatur oleh pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Seharusnya, jika akuntan publik terkena kasus hukum, Departemen Keuangan harus bertanggung jawab.
Selain itu, kata dia, sekarang banyak “akuntan palsu” yang bebas membuka praktik. Ini terjadi karena belum ada pengawasan dari pemerintah, sementara “akuntan palsu” tidak bertanggung jawab kepada lembaga profesi. “Berbagai kasus hukum yang dihadapi akuntan publik masih merupakan kasus pidana, dan maksimal hukuman penjara lima tahun, padahal seharusnya menggunakan kitab undang-undang hukum perdata,” katanya.
Menurut Sukrisno, jumlah akuntan publik di Indonesia masih sangat sedikit, dan tidak sebanding dengan banyaknya laporan keuangan yang harus diaudit.
Sejak disahkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), akuntan publik harus mengaudit laporan keuangan semua perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Sedikitnya ada 87 PTN dan 2.700 PTS yang laporan keuangannya harus diaudit.
Selain itu, menjelang pemilu, akuntan publik harus mengaudit laporan keuangan partai politik, mulai dari parpol di pusat, hingga tingkat kabupaten. Padahal, jumlah akuntan publik saat ini masih sedikit. Terkait dengan kenyataan tersebut, Sukrisno kecewa terhadap pemerintah yang masih menganggap sepele profesi akuntan publik.
Guru besar Akuntansi Unpad Prof Dr Ilya Avianti, SE MSi Ak, mengatakan, pekerjaan akuntan publik memang hanya ditujukan bagi orang-orang yang “hobi akuntansi”.
Meskipun penghasilan dari profesi ini sedikit. Namun, dari segi kualitas hasil kerja, akuntan publik masih jauh di atas akuntan perusahaan. “Akuntan publik berkesempatan mengaudit laporan keuangan dari berbagai bidang sehingga pada 10 tahun mendatang akan ada perbedaan kualitas antara akuntansi publik dan akuntansi perusahaan,” kata Ilya
http://regional.kompas.com
Kamis, 06 Januari 2011
Corporate social responsibility (CSR)
Corporate social responsibility (“CSR” for short, and also called corporate conscience, citizenship, social performance, or sustainable responsible business[1]) is a form of corporate self-regulation integrated into a business model. CSR policy functions as a built-in, self-regulating mechanism whereby business monitors and ensures its active compliance with the spirit of the law, ethical standards, and international norms. The goal of CSR is to embrace responsibility for the company’s actions and encourage a positive impact through its activities on the environment, consumers, employees, communities, stakeholders and all other members of the public sphere. Furthermore, CSR-focused businesses would proactively promote the public interest by encouraging community growth and development, and voluntarily eliminating practices that harm the public sphere, regardless of legality. CSR is the deliberate inclusion of public interest into corporate decision-making, and the honouring of a triple bottom line: people, planet, profit.
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility
The term “corporate social responsibility” came in to common use in the early 1970s, after many multinational corporations formed. The term stakeholder, meaning those on whom an organization’s activities have an impact, was used to describe corporate owners beyond shareholders as a result of an influential book by R. Edward Freeman, Strategic management: a stakeholder approach in 1984.[2] Proponents argue that corporations make more long term profits by operating with a perspective, while critics argue that CSR distracts from the economic role of businesses. Others argue CSR is merely window-dressing, or an attempt to pre-empt the role of governments as a watchdog over powerful multinational corporations. But a new concept that is fast emerging is that CSR needs to be considered as being something mandatory to the responsibilities of the Corporates, because leaving it purely to voluntary will of the corporates will have extremely dangerous consequences on the environment, ecology and sustainability. [3]
CSR is titled to aid an organization’s mission as well as a guide to what the company stands for and will uphold to its consumers. Development business ethics is one of the forms of applied ethics that examines ethical principles and moral or ethical problems that can arise in a business environment. ISO 26000 is the recognized international standard for CSR (currently a Draft International Standard). Public sector organizations (the United Nations for example) adhere to the triple bottom line (TBL). It is widely accepted that CSR adheres to similar principles but with no formal act of legislation. The UN has developed the Principles for Responsible Investment as guidelines for investing entities.
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility
The term “corporate social responsibility” came in to common use in the early 1970s, after many multinational corporations formed. The term stakeholder, meaning those on whom an organization’s activities have an impact, was used to describe corporate owners beyond shareholders as a result of an influential book by R. Edward Freeman, Strategic management: a stakeholder approach in 1984.[2] Proponents argue that corporations make more long term profits by operating with a perspective, while critics argue that CSR distracts from the economic role of businesses. Others argue CSR is merely window-dressing, or an attempt to pre-empt the role of governments as a watchdog over powerful multinational corporations. But a new concept that is fast emerging is that CSR needs to be considered as being something mandatory to the responsibilities of the Corporates, because leaving it purely to voluntary will of the corporates will have extremely dangerous consequences on the environment, ecology and sustainability. [3]
CSR is titled to aid an organization’s mission as well as a guide to what the company stands for and will uphold to its consumers. Development business ethics is one of the forms of applied ethics that examines ethical principles and moral or ethical problems that can arise in a business environment. ISO 26000 is the recognized international standard for CSR (currently a Draft International Standard). Public sector organizations (the United Nations for example) adhere to the triple bottom line (TBL). It is widely accepted that CSR adheres to similar principles but with no formal act of legislation. The UN has developed the Principles for Responsible Investment as guidelines for investing entities.
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility
Standar Profesional Akuntan Publik (spap)
Standar Profesional Akuntan Publik
Standar Profesional Akuntan Publik (disingkat SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia.
Tipe Standar Profesional
1. Standar Auditing :sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing.
2. Standar Atestasi:suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi (assertion) suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain, contoh asersi dalam laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Standar atestasi membagi tiga tipe perikatan atestasi
(1) pemeriksaan (examination),
(2) review, dan
(3) prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures).
3. Standar Jasa Akuntansi dan Review :memberikan rerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review.
Sifat pekerjaan non-atestasi tidak menyatakan pendapat, hal ini sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Tujuan audit adalah untuk memberikan dasar memadai untuk menyatakan suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkan dalam pekerjaan non-atestasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pendapat akuntan.
4. Standar Jasa Konsultansi:merupakan panduan bagi praktisi (akuntan publik) yang menyediakan jasa konsultansi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultansi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultansi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultansi dilaksanakan untuk kepentingan klien.
5. Standar Pengendalian Mutu :memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI.
Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi dan konsultansi meliputi:
* independensi - meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus mempertahankan independensi
* penugasan personel - meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan dimaksud
* konsultasi - meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (judgement), dan wewenang memadai
* supervisi - meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP
* pemekerjaan (hiring) - meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten
* pengembangan profesional - meyakinkan bahwa setiap personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP
* promosi (advancement) - meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.
* penerimaan dan keberlanjutan klien - menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian (prudence)
* inspeksi - meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif
Standar Profesional Akuntan Publik (disingkat SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia.
Tipe Standar Profesional
1. Standar Auditing :sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing.
2. Standar Atestasi:suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi (assertion) suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain, contoh asersi dalam laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Standar atestasi membagi tiga tipe perikatan atestasi
(1) pemeriksaan (examination),
(2) review, dan
(3) prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures).
3. Standar Jasa Akuntansi dan Review :memberikan rerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review.
Sifat pekerjaan non-atestasi tidak menyatakan pendapat, hal ini sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Tujuan audit adalah untuk memberikan dasar memadai untuk menyatakan suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkan dalam pekerjaan non-atestasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pendapat akuntan.
4. Standar Jasa Konsultansi:merupakan panduan bagi praktisi (akuntan publik) yang menyediakan jasa konsultansi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultansi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultansi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultansi dilaksanakan untuk kepentingan klien.
5. Standar Pengendalian Mutu :memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI.
Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi dan konsultansi meliputi:
* independensi - meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus mempertahankan independensi
* penugasan personel - meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan dimaksud
* konsultasi - meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (judgement), dan wewenang memadai
* supervisi - meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP
* pemekerjaan (hiring) - meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten
* pengembangan profesional - meyakinkan bahwa setiap personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP
* promosi (advancement) - meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.
* penerimaan dan keberlanjutan klien - menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian (prudence)
* inspeksi - meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif
Auditor Empat Besar (The Big Four Auditors)
Auditor Empat Besar (The Big Four Auditors)
Auditor Empat Besar (The Big Four Auditors) adalah kelompok empat firma jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar, yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik maupun perusahaan tertutup. Auditor Empat Besar adalah sebagai berikut, dengan data terakhirnya:
FIRMA PENDAPATAN KARYAWAN TAHUN FISKAL
PRICE WATER HOUSE $28.2 miliar 146.700 2008
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU $27.4 miliar 165.000 2008
ESRNST & YOUNG $24.5 miliar 130.000 2008
KPMG $19.8 miliar 123.000 2007
SUMBER : http://id.wikipedia.org/wiki/Auditor_Empat_Besar
Auditor Empat Besar (The Big Four Auditors) adalah kelompok empat firma jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar, yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik maupun perusahaan tertutup. Auditor Empat Besar adalah sebagai berikut, dengan data terakhirnya:
FIRMA PENDAPATAN KARYAWAN TAHUN FISKAL
PRICE WATER HOUSE $28.2 miliar 146.700 2008
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU $27.4 miliar 165.000 2008
ESRNST & YOUNG $24.5 miliar 130.000 2008
KPMG $19.8 miliar 123.000 2007
SUMBER : http://id.wikipedia.org/wiki/Auditor_Empat_Besar
KECURANGAN AUDITOR DAN KARAKTERISTIK KECURANGAN
Meskipun kecurangan merupakan konsep hukum yang luas, kepentingan auditor berkaitan secara khusus ke tindakan kecurangan yang berakibat terhadap salah saji material dalam laporan keuangan. Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja.2 Ada dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang kecurangan dalam audit atas laporan keuangan-salah saji yang timbul sebagai akibat dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan kecurangan yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva.3 Kedua salah saji ini dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf berikut ini.
Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan seperti yang disajikan berikut ini:
a.Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen
pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan
b.Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa,
transaksi, atau informasi signifikan
c.Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah,
klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.
Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansiy a n g berlaku umum di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan.Kesengajaan seringkali sulit untuk ditentukan, terutama yang berkaitan denganestimasi akuntansi dan penerapan prinsip akuntansi. Sebagai contoh, estimasi akuntansi yang tidak masuk akal mungkin merupakan tindakan yang tidak disengaja atau mungkin merupakan usaha untuk secara sengaja membuat salah saji dalam laporan keuangan. Meskipun auditor tidak bertanggung jawab untuk menentukan kesengajaan, tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material adalah relevan dalam hal ini.
Transaksi yang terjadi tanpa disertai dengan persetujuan juga relevan bagi auditor jika hal itu dapat menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan. Jika transaksi seperti itu terjadi secara disengaja dan berakibat terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan
Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan seperti yang disajikan berikut ini:
a.Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen
pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan
b.Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa,
transaksi, atau informasi signifikan
c.Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah,
klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.
Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansiy a n g berlaku umum di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan.Kesengajaan seringkali sulit untuk ditentukan, terutama yang berkaitan denganestimasi akuntansi dan penerapan prinsip akuntansi. Sebagai contoh, estimasi akuntansi yang tidak masuk akal mungkin merupakan tindakan yang tidak disengaja atau mungkin merupakan usaha untuk secara sengaja membuat salah saji dalam laporan keuangan. Meskipun auditor tidak bertanggung jawab untuk menentukan kesengajaan, tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material adalah relevan dalam hal ini.
Transaksi yang terjadi tanpa disertai dengan persetujuan juga relevan bagi auditor jika hal itu dapat menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan. Jika transaksi seperti itu terjadi secara disengaja dan berakibat terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan
Minggu, 05 Desember 2010
Inilah 40 Orang Terkaya Indonesia
Menjelang pergantian tahun, majalah Forbes kembali merilis daftar 40 orang terkaya di Indonesia pada 2010.
Pemilik Grup Djarum, R Budi dan Michael Hartono, masih nomor satu terkaya di Indonesia dengan kekayaan sekitar 11 miliar dollar AS atau sekitar Rp 100,1 triliun (kurs Rp 9.200 per dollar AS).
Kekayaan orang-orang kaya Indonesia ini pun meningkat tajam dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu kekayaan pemilik Grup Djarum ini sekitar 8 miliar dollar AS.
Secara keseluruhan, kekayaan 40 orang terkaya Indonesia ini mencapai 71 miliar dollar AS atau naik 29 miliar dollar AS dibandingkan dengan tahun lalu yang 42 miliar dollar AS.
Naiknya kekayaan para taipan Indonesia ini disebabkan harga komoditas, seperti hasil tambang batubara dan minyak sawit, yang sedang membaik.
Ini terlihat dari masuknya salah seorang taipan baru ke dalam 40 orang terkaya Indonesia ini, yaitu pengusaha tambang batubara Kiki Barki. Pemilik PT Harum Energy Tbk ini menyodok ke urutan ke-11 orang terkaya Indonesia dengan total kekayaan 1,7 miliar dollar AS.
Berikut 40 orang terkaya versi Forbes:
1. R Budi & Michael Hartono 11 miliar dollar AS
2. Susilo Wonowidjojo 8 miliar dollar AS
3. Eka Tjipta Widjaja 6 miliar dollar AS
4. Martua Sitorus 3,2 miliar dollar AS
5. Anthoni Salim 3 miliar dollar AS
6. Sri Prakash Lohia 2,65 miliar dollar AS
7. Low Tuck Kwong 2,6 miliar dollar AS
8. Peter Sondakh 2,4 miliar dollar AS
9. Putra Sampoerna 2,3 miliar dollar AS
10. Aburizal Bakrie 2,1 miliar dollar AS
11. Kiki Barki 1,7 miliar dollar AS
12. Eddy William Katuari 1,65 miliar dollar AS
13. Edwin Soeryadjaya 1,6 miliar dollar AS
14. Boenjamin Setiawan 1,5 miliar dollar AS
15. Garibaldi Thohir 1,45 miliar dollar AS
16. Sukanto Tanoto 1,4 miliar dollar AS
17. Theodore Rachmat 1,35 miliar dollar AS
18. Chairul Tanjung 1,25 miliar dollar AS
19. Murdaya Poo 1,15 miliar dollar AS
20. Ciliandra Fangiono 1,1 miliar dollar AS
21. Benny Subianto 1,05 miliar dollar AS
22. Arifin dan Hilmi Panigoro 985 juta dollar AS
23. Sjamsul Nursalim 850 juta dollar AS
24. Agus Lasmono Suwikatmono 845 juta dollar AS
25. Kartini Muljadi 840 juta dollar AS
26. Tahir 805 juta dollar AS
27. Sandiaga Uno 795 juta dollar AS
28. Mochtar Riady 730 juta dollar AS
29. Ciputra 725 juta dollar AS
30. Hashim Djojohadikusumo 680 juta dollar AS
31. Harjo Sutanto 650 juta dollar AS
32. Trihatma Haliman 600 juta dollar AS
33. Hary Tanoesudibjo 595 juta dollar AS
34. Kusnan dan Rusdi Kirana 580 juta dollar AS
35. Wiwoho Basuki Tjokronegoro 575 juta dollar AS
36. Engki Wibowo dan Jenny Quantero 560 juta dollar AS
37. Husain Djojonegoro 545 juta dollar AS
38. Eka Tjandranegara 525 juta dollar AS
39. Sutanto Djuhar 490 juta dollar AS
40. Prajogo Pangestu 455 juta dollar AS
Pemilik Grup Djarum, R Budi dan Michael Hartono, masih nomor satu terkaya di Indonesia dengan kekayaan sekitar 11 miliar dollar AS atau sekitar Rp 100,1 triliun (kurs Rp 9.200 per dollar AS).
Kekayaan orang-orang kaya Indonesia ini pun meningkat tajam dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu kekayaan pemilik Grup Djarum ini sekitar 8 miliar dollar AS.
Secara keseluruhan, kekayaan 40 orang terkaya Indonesia ini mencapai 71 miliar dollar AS atau naik 29 miliar dollar AS dibandingkan dengan tahun lalu yang 42 miliar dollar AS.
Naiknya kekayaan para taipan Indonesia ini disebabkan harga komoditas, seperti hasil tambang batubara dan minyak sawit, yang sedang membaik.
Ini terlihat dari masuknya salah seorang taipan baru ke dalam 40 orang terkaya Indonesia ini, yaitu pengusaha tambang batubara Kiki Barki. Pemilik PT Harum Energy Tbk ini menyodok ke urutan ke-11 orang terkaya Indonesia dengan total kekayaan 1,7 miliar dollar AS.
Berikut 40 orang terkaya versi Forbes:
1. R Budi & Michael Hartono 11 miliar dollar AS
2. Susilo Wonowidjojo 8 miliar dollar AS
3. Eka Tjipta Widjaja 6 miliar dollar AS
4. Martua Sitorus 3,2 miliar dollar AS
5. Anthoni Salim 3 miliar dollar AS
6. Sri Prakash Lohia 2,65 miliar dollar AS
7. Low Tuck Kwong 2,6 miliar dollar AS
8. Peter Sondakh 2,4 miliar dollar AS
9. Putra Sampoerna 2,3 miliar dollar AS
10. Aburizal Bakrie 2,1 miliar dollar AS
11. Kiki Barki 1,7 miliar dollar AS
12. Eddy William Katuari 1,65 miliar dollar AS
13. Edwin Soeryadjaya 1,6 miliar dollar AS
14. Boenjamin Setiawan 1,5 miliar dollar AS
15. Garibaldi Thohir 1,45 miliar dollar AS
16. Sukanto Tanoto 1,4 miliar dollar AS
17. Theodore Rachmat 1,35 miliar dollar AS
18. Chairul Tanjung 1,25 miliar dollar AS
19. Murdaya Poo 1,15 miliar dollar AS
20. Ciliandra Fangiono 1,1 miliar dollar AS
21. Benny Subianto 1,05 miliar dollar AS
22. Arifin dan Hilmi Panigoro 985 juta dollar AS
23. Sjamsul Nursalim 850 juta dollar AS
24. Agus Lasmono Suwikatmono 845 juta dollar AS
25. Kartini Muljadi 840 juta dollar AS
26. Tahir 805 juta dollar AS
27. Sandiaga Uno 795 juta dollar AS
28. Mochtar Riady 730 juta dollar AS
29. Ciputra 725 juta dollar AS
30. Hashim Djojohadikusumo 680 juta dollar AS
31. Harjo Sutanto 650 juta dollar AS
32. Trihatma Haliman 600 juta dollar AS
33. Hary Tanoesudibjo 595 juta dollar AS
34. Kusnan dan Rusdi Kirana 580 juta dollar AS
35. Wiwoho Basuki Tjokronegoro 575 juta dollar AS
36. Engki Wibowo dan Jenny Quantero 560 juta dollar AS
37. Husain Djojonegoro 545 juta dollar AS
38. Eka Tjandranegara 525 juta dollar AS
39. Sutanto Djuhar 490 juta dollar AS
40. Prajogo Pangestu 455 juta dollar AS
Ternyata Banyak Warga DKI Tak Tahu NIK
Ternyata belum banyak warga DKI Jakarta yang mengetahui NIK (nomor induk kependudukan) nasional. Padahal, manfaat NIK nasional dapat mencegah terjadinya dua identitas kependudukan secara ganda.
Untuk mencegah duplikasi identitas KTP, Gubernur DKI Fauzi Bowo mengimbau kepada para ketua RT/RW untuk menyosialisasikan tentang NIK nasional tersebut.
“Dengan adanya NIK tersebut, tentunya tidak ada lagi warga yang memiliki KTP ganda. Karena dalam NIK itu tertera nomor identitas seseorang,” kata Fauzi Bowo saat silaturahmi dengan seluruh pengurus RT/RW, dewan kelurahan, dewan kota/kabupaten dan lembaga masyarakat serta seluruh kader PKK se-DKI Jakarta di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (4/12/2010).
Fauzi mengatakan, NIK merupakan program strategis yang telah diimplementasikan dalam pelayanan catatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI, yang hingga kini masih terus menggencarkan berbagai bentuk pelayanan seperti halnya pelayanan KTP Mobile. Bahkan, layanan itu kini dilancarkan dua kali dalam sepekan di setiap wilayah.
Program itu dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), sehingga dapat mencegah adanya identitas ganda. Penerapannya pun dilakukan bertahap, yaitu dengan mengirimkan surat pemberitahuan NIK nasional kepada warga. Hal ini sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 82 tahun 2009 tentang Penerapan NIK Nasional.
Selain merupakan identitas penduduk, NIK juga bersifat unik dan khas yang melekat pada diri seseorang yang merupakan penduduk Indonesia. Sesuai dengan Pasal 13 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan, NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi (SIM), nomor pokok wajib pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat tanah dan penerbitan dokumen identitas diri lainnya.
Namun sayangnya, belum seluruh warga mengetahui penerapan NIK tersebut. Karena itu diharapkan kepada para ketua RT/RW untuk memberikan sosialisasi kepada warganya dan terlibat dalam pendistribusian surat pemberitahuan NIK nasional kepada masing-masing kepala keluarga (KK).
“Bagi warga yang belum menerima surat pemberitahuan NIK nasional agar segera lapor ke ketua RT setempat dengan membawa dokumen asli. Lurah juga harus memonitor dan pastikan setiap warganya mendapatkan NIK nasional,” tandas Fauzi Bowo.
Untuk mencegah duplikasi identitas KTP, Gubernur DKI Fauzi Bowo mengimbau kepada para ketua RT/RW untuk menyosialisasikan tentang NIK nasional tersebut.
“Dengan adanya NIK tersebut, tentunya tidak ada lagi warga yang memiliki KTP ganda. Karena dalam NIK itu tertera nomor identitas seseorang,” kata Fauzi Bowo saat silaturahmi dengan seluruh pengurus RT/RW, dewan kelurahan, dewan kota/kabupaten dan lembaga masyarakat serta seluruh kader PKK se-DKI Jakarta di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (4/12/2010).
Fauzi mengatakan, NIK merupakan program strategis yang telah diimplementasikan dalam pelayanan catatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI, yang hingga kini masih terus menggencarkan berbagai bentuk pelayanan seperti halnya pelayanan KTP Mobile. Bahkan, layanan itu kini dilancarkan dua kali dalam sepekan di setiap wilayah.
Program itu dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), sehingga dapat mencegah adanya identitas ganda. Penerapannya pun dilakukan bertahap, yaitu dengan mengirimkan surat pemberitahuan NIK nasional kepada warga. Hal ini sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 82 tahun 2009 tentang Penerapan NIK Nasional.
Selain merupakan identitas penduduk, NIK juga bersifat unik dan khas yang melekat pada diri seseorang yang merupakan penduduk Indonesia. Sesuai dengan Pasal 13 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan, NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi (SIM), nomor pokok wajib pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat tanah dan penerbitan dokumen identitas diri lainnya.
Namun sayangnya, belum seluruh warga mengetahui penerapan NIK tersebut. Karena itu diharapkan kepada para ketua RT/RW untuk memberikan sosialisasi kepada warganya dan terlibat dalam pendistribusian surat pemberitahuan NIK nasional kepada masing-masing kepala keluarga (KK).
“Bagi warga yang belum menerima surat pemberitahuan NIK nasional agar segera lapor ke ketua RT setempat dengan membawa dokumen asli. Lurah juga harus memonitor dan pastikan setiap warganya mendapatkan NIK nasional,” tandas Fauzi Bowo.
Langganan:
Postingan (Atom)